Pembahasan Data Hasil SE06 Usaha Pengolahan dan Pemasaran Ikan serta Kelautan/Perikanan Lain

Data dan informasi ekonomi dalam bidang kelautan dan perikanan diperlukan sebagai pendukung perencanaan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Selama ini Departemen Kelautan dan Perikanan baru dapat menyediakan data dan informasi yang berasal dari industri perikanan primer, yakni usaha penangkapan ikan dan budidaya ikan, yang telah dilakukan pengumpulan data melalui survei secara periodik dan berkesinambungan setiap tahun. Sedangkan untuk penyediaan data dan informasi mengenai industri perikanan sekunder yang menyangkut pengolahan dan pemasaran hasil perikanan belum dilakukan secara lengkap.

Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pergaraman (garam rakyat dan yodisasi), wisata bahari, dan lain-lain terkait usaha kelautan dan perikanan dalam skala nasional melalui sensus/survei membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang sangat besar. Pada tahun 2006 BPS telah melakukan Sensus Ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan data mengenai kegiatan semua unit usaha/pelaku usaha, termasuk usaha dalam bidang kelautan dan perikanan selain industri perikanan primer.

Dalam rangka melengkapi data dan informasi kelautan dan perikanan yang diperlukan oleh DKP, meliputi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pergaraman, wisata bahari dan lain-lain terkait usaha kelautan dan perikanan, maka diperlukan pengolahan data hasil Sensus Ekonomi 2006 melalui Kegiatan Penyediaan Data Hasil Sensus Ekonomi 2006.

Kegiatan ini dilaksanakan mulai Juli 2009 dan berakhir pada November 2009 merupakan kerjasama antara DKP dengan BPS sebagai penyedia data. Tahapan kegiatan meliputi penyusunan dan pembahasan rancangan tabulasi, penyusunan dan pembahasan program tabulasi, validasi data SE06, penyusunan draft tabulasi dan penyusunan direktori. Tim dari DKP dan BPS Pusat mendatangi seluruh provinsi untuk melakukan pembahasan bersama Tim dari provinsi yang terdiri dari BPS Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi.

Di Provinsi Kalimantan Selatan, pembahasan dilakukan pada tanggal 9 November 2009 dengan mengambil tempat di Aula Lantai III BPS Provinsi Kalimantan Selatan dihadiri unsur DKP dan BPS Pusat dan unsur DKP dan BPS Provinsi Kalsel.