INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) KALSEL PERINGKAT 9

          Bertempat di Aria Hotel Banjarmasin, 15-16 Oktober 2012. Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI 2011)  Kalimantan Selatan dibuka  oleh  Kepala BPS Provinsi Kalsel Iskandar  Zulkarnain didampingi  Tanno Kamila Helaw, S.T (Tim IDI BPS RI) dan Agnes Widiastuti (Kabid  Sosial BPS Provinsi Kalsel) sebagai fasilitator FGD.

                                   

                              Kepala BPS Provinsi Kalsel, Iskandar Zulkarnain saat membuka FGD.

Dalam laporan panitia penyelenggara oleh Agnes Widiastuti  mengatakan bahwa, peserta Fokus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia 2011  sebanyak 20 orang. Terdiri dari dinas instansi terkait, perwakilan organisasi massa, LSM, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, perwakilan mahasiswa, anggota DPR, perwakilan Partai dan perwakilan lainnya yang berkompeten dalam kegiatan Indeks Demokrasi Indonesia  2011.

Sumber data dalam penghitungan indikator IDI 2011 di Kalimantan Selatan ada 2, yaitu  koran Banjarmasin Post dan Radar Banjarmasin. Namun yang dijadikan dasar penghitungan hanya koran Banjarmasin Post. Sedangkan Radar Banjarmasin hanya sebagai data pembanding.   Untuk IDI tahun 2011 jumlah berita yang ditemukan berkaitan dengan indikator IDI sebanyak 917 berita, naik sebesar 67,03% dari tahun 2010 yang hanya 549 berita.

Menurut Iskandar Zulkarnain, saat membuka IDI 2011. FGD merupakan agenda rutin BPS setiap tahunnya. Tahapan Penghitungan IDI 2011 di awali dengan pengumpulan data baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Sumber data kuantitatif dikumpulkan melalui pemberitaan media surat kabar dan secara kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD) dan Wawancara mendalam (Indepth Interview). Berdasarkan hasil IDI tahun 2010, Kalimantan Selatan berada di peringkat 9 dari 33 Provinsi. Ini menunjukkan tingkat demokrasi di Kalimantan Selatan sudah lebih baik dari tahun 2009 yang berada diperingkat 21. Namun pada aspek Kebebasan Sipil di tahun 2010 turun menjadi 67,74% dibandingkan pada tahun 2009 sebesar 68,24%. Sehingga  perlu dievaluasi dan dipelajari lagi, ucap Iskandar Zulkarnain.

                        

                                            Fasilitator FGD, Agnes Widiastuti saat memandu diskusi.

 

Hal lain yang lebih menarik adalah saat diskusi. Menurut salah satu peserta dari Ombudsman Provinsi Kalsel, Noorhalis Majid mengatakan bahwa, titik lemahnya IDI di Kalimantan Selatan adalah terbitnya Perda-perda bernuansa syariah. Pada tahun 2011 sudah 25 aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya. Sehingga akan berpengaruh terhadap penghitungan IDI selanjutnya, ujar Noorhalis.

Foto & Narasi by “My