Wujudkan Reformasi Birokrasi melalui Peningkatan Kualitas Data dan Pelayanan Prima

Tuntutan Reformasi Birokrasi BPS adalah penyajian data berkualitas, meningkatkan pelayanan prima, menciptakan good governance dan clean government.

                                                    

Untuk mewujudkan tuntutan tersebut, seluruh jajaran pimpinan BPS di daerah perlu melakukan Rapat Teknis Daerah (Ratekda) Pimpinan BPS Kabupaten/Kota  Tahun 2014 se Kalimantan Selatan, sebagai upaya untuk menyamakan visi dan langkah dalam upaya mewujudkan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas data dan pelayanan prima.

Ratekda yang digelar di Hotel Aria Banjarmasin, 24-27 Februari 2014 dengan tema “ Dengan Reformasi Birokrasi Kita Tingkatkan Kualitas Data dan Pelayanan Prima “ dii buka secara resmi oleh M. Ari Nugraha (Direktur Diseminasi Statistik BPS RI).

Dalam sambutan Kepala BPS RI yang dibacakan Ari Nugraha, dihadapan 118 peserta Ratekda di Provinsi Kalimantan Selatan, Ari Nugraha menyampaikan, bahwa di tahun 2014 ini kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait Reformasi Birokrasi (RB) yang harus kita capai. Untuk meningkatkan capaian reformasi birokrasi BPS, kita harus mengubah pola pikir dari pola business-as-usual menjadi out-of-the-box, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan setiap pekerjaan sehingga dapat selesai secara lebih efektif, efisien, dengan output yang lebih berkualitas. Kita juga wajib mengubah budaya kerja yang masih dirasa kurang ke arah yang lebih baik, lebih disiplin, dan lebih produktif.

Pada tahun 2014 ini ada tiga fokus kegiatan RB yang harus kita jalankan, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, menata ulang tatalaksana kegiatan statistik, dan meningkatkan kualitas SDM. Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan tiga kegiatan tersebut, diperlukan komitmen kita, seluruh jajaran BPS tanpa terkecuali, untuk bekerja dengan bersih, terbebas dari praktik-praktik korupsi.

                                

Sebagai upaya nyata BPS untuk terbebas dari korupsi, maka pada tanggal 10 Februari 2014 yang lalu telah dilakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas BPS. Capaian baik ini harus segera kita tindak lanjuti agar tercipta Satker-satker BPS berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diakhir sambutannya Ari Nugraha menyampaikan, bahwa acara Ratekda ini tidak kehilangan esensi dalam pelaksanaannya dan dapat dilaksanakan dengan baik, efektif, dan efisien sehingga menghasilkan output yang bermanfaat bagi pembangunan BPS baik dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Di penghujung acara Ratekda, Dyan Pramono Effendi dan M. Ari Nugraha memberikan Piagam Perhargaan Kinerja Terbaik tahun 2013 kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota, kasi/kasubbag BPS kabupaten/kota berupa Sertifikat dan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih atas prestasi kerja tahun 2013,

 Foto & Narasi by My